Slawi – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon melakukan studi tiru ke BKPSDM Kabupaten Tegal pada Jumat (31/7). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan re-akreditasi UPTD Pusat Penilaian Kompetensi Kabupaten Cirebon.

 

Kunjungan ini menjadi momentum bagi kedua instansi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik terbaik dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi, termasuk pemenuhan persyaratan dan tahapan proses akreditasi unit penilaian kompetensi.

 

Rombongan BKPSDM Kabupaten Cirebon terdiri atas Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha, Asesor Utama, Asesor Madya, Kasubbag Keuangan, serta Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

 

Dalam sambutannya, Kepala UPTD Pusat Penilaian Kompetensi Kabupaten Cirebon, Nanang Rusnandar, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan akreditasi unit penilaian kompetensi.

 

“Studi tiru ini menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar secara langsung mengenai pelaksanaan penilaian kompetensi dan berbagai persiapan yang diperlukan dalam proses re-akreditasi,” ujarnya.

 

Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal, Tri Priyo Laksono, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BKPSDM Kabupaten Cirebon yang menjadikan Kabupaten Tegal sebagai lokasi studi tiru.

 

Menurutnya, BKPSDM Kabupaten Tegal terbuka untuk berbagi informasi dan pengalaman, khususnya terkait penyelenggaraan assessment serta proses akreditasi unit penilaian kompetensi.

 

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, M. Uwes Qoroni, yang turut hadir menerima rombongan, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan penyelenggaraan assessment sebagai salah satu faktor pendukung dalam memperoleh sekaligus mempertahankan status akreditasi.

 

“Kontinuitas penyelenggaraan assessment menjadi salah satu kunci. Selain itu, perlu diperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah lain maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan assessment,” jelasnya.