Slawi – Sebanyak 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal mengikuti pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Dari 20 peserta tersebut, sebanyak 7 ASN berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal, sedangkan 13 ASN lainnya berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

 

Ke-13 peserta tersebut masing-masing berasal dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permasdes), Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Porapar), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta RSUD Suradadi.

 

Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Tegal, Agus Triono, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi dilakukan secara daring.

 

“Pelaksanaan pelatihan secara daring dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 21 September 2026, sedangkan uji sertifikasi PBJ Level 1 dilaksanakan pada 30 September 2026,” ujar Agus.

 

Menurut Agus, kegiatan tersebut difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Ia menjelaskan, peserta yang dinyatakan lulus pelatihan dan uji sertifikasi akan memperoleh dua sertifikat, yakni sertifikat pelatihan dan sertifikat uji sertifikasi PBJ Level 1. Sementara itu, peserta yang belum lulus uji sertifikasi hanya akan memperoleh sertifikat pelatihan.

 

“Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak ASN yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara profesional, efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Agus.